Tampaknya budaya konsumer kembali menuai keberhasilan. Untuk sekian kalinya image, pesona dan kepopuleran seseorang menjadi preferensi pilihan, mengalahkan program, rekam jejak dan visi yang ditawarkan. Sebagaimana kontes bintang/idol, yang terpilih adalah mereka yang dicitrakan sesuai dengan selera pemirsa. Budaya konsumtif yang dibesarkan oleh media massa sukses menggesar paradigma “yang benar” menjadi “yang popular”. Kebenaran itu sendiri menjadi sangat relatif tergantung dari sisi mana subyek melihat obyek. Untuk mengiring perspesi subyek terhadap obyek, diperlukan rekayasa media yang sistematik terencana, terprogram, dan terntu saja berbiaya mahal.
Pilpress 2009 kemarin menggambarkan fenomena itu. Semua pasangan all out menghadirkan citra terbaiknya melalui media. Belanja iklan dan building image menempati porsi paling dominan. Sayangnya, rakyat digiring hanya bisa menerima informasi sepihak, seolah-olah pribadi orang tersebut sempurna. Kalaupun ada informasi miring yang biasanya dilontarkan kubu lawan, buru-buru ditangkis sebagai bentuk black-campaign. Hilanglah hak audiens untuk tahu informasi utuh tentang si calon. Maka pertarungan yang sesunggunya adalah penguasaan media agar ia selalu menjual “kebenaran hibrida” sesuai kehendak pabrik pesona.
Kenapa isyarat, bahasa tubuh, juga pernyataan terang-terangan dari beberapa kyai, ulama serta tokoh dan pimpinan ormas tidak berbuah? Jawabnya mungkin, para kyai, ulama dan tokoh ormas tersebut berada pada putaran “permainan” yang tidak imbang melawan raksasa konsumersime-popularisme. Dengan argumen “kulli al-haq walau kaana murran” (ungkaplah kebenaran itu meski akibatnya pahit) kelompok pertama menyuarakan ontology kebenaran itu sendiri, sementara yang kedua bermain pada dataran epistemology. Dari kaca mata budaya konsumer seruan kyai dan ulama dari mimbar-mimbar agama tidak lagi memiliki “tuah”, hanya dilihat sebagai wacana sebagaimana berita di TV, radio dan Koran. Dengan sokongan kapitalisme, isyarat dan seruan agamawan diperlakukan media tak ubahnya seperti infotainment, hanya sebagai hiburan, bukan anjuran. Apalagi di tengah menjamurnya — meminjam istilah Kuntowijoyo “Muslim tanpa Masjid” — kelas menengah indepent yang tidak lagi mau terikat dengan paham keagamaan juga politik aliran. Semakin sukses konsumerisme memprodusir “kebenaran”.
Bila ditelusuri lebih jauh, kekalahan perang wacana antara pemimpin informal dengan raksasa media ini berpangkal pada belum adanya media massa kuat dan representatif atau pelaku media independent yang tidak terjebak pada hukum dagang dan kapitalisme. Sebenarnya, kesadaran membangun media komunikasi bebasis komunitas yang independent sudah lama muncul. Namun kenapa realisasinya begitu seret atau malah mandeg? Entah sampai kapan kita mampu belajar dari peristiwa yang selalu berulang.
Sumber foto: http://www.america.gov/publications/ejournalusa/1207.html
