Minggu lalu, tepatnya 20 Mei 2010, SD tempak anak saya belajar menyelengarakan Pawai Budaya dalam rangka menyambut 4 moment sekaligus: hari pendidikan nasional, hari kebangkitan nasional, Milad SD Muhammadiyah Bodon yang ke-96, serta menyongsong Muktamar 1 Abad Muhammadiyah ke 46 di Yogyakarta awal Juli yang akan datang.

Selain pawai andong, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan lomba peragaan busana Nusantara serta pemilihan Dimas dan Diajeng antar kelas. Tidak kurang 120 andong dihias dengan berbagai atribut, disesaki oleh anak-anak SD yang mengenakan pakaian adat Jawa, Riau, Banjar, Bali, Minang, Palembang, dll. Replika candi prambana dan Tugu Jogaja pun juga ikut diarak.

Anak saya ditunjuk  menjadi Dimas mewakili kelasnya. Ia mengenakan pakaian merah adat minang. Dipilihnya adat Minang ini berdasar alasan praktis saja. Semula akan mengenakan adat Jawa, namun menjelang H-1 pakaian yang ukurannya pas buat anak saya tidak ketemu. Satu-satu yang yang cukup ya adat Minang itu.

Selama ini even-even budaya dalam rangka menyambut peringatan hari-hari besar nasional sudah biasa. Namun Pawai Budaya SDM Bodon ini menjadi luar biasa sebab diselengarakan juga dalam rangka milad SD Muhammadiyah itu sendiri serta menyongsong Muktamar Muhammadiyah. Bukankah selama ini Muhammadiyah sering diopinikan miskin budaya dan cenderung tidak apresiatif terhadap khazanah budaya lokal dan Nusantara?

Geliat apresiasi budaya di kalangan Muhammadiyah ini cukup menarik, sebab ia hadir di tengah menguatnya arus puritan di dalamnya. Apakah ini menandakan respon dari  “dakwah kultural” yang hampir mati suri itu? Atau, ini menunjukkan lanjutan dari contestasi antara “puritanisme” dan “culturalisme” menjelang Muktamar?

The Best Keyword for the article:

No related posts.

Di beberapa kegiatan resmi organisasi dan forum-forum pengajian sering muncul pertanyaan peserta tentang sikap Muhammadiyah terhadap Tasawuf. Dalam sebuah pelatihan kader se-Sumatera beberapa waktu yang lalu, pertanyaan ini menyeruak ketika narasumber menyampaikan materi Paham Agama dalam Muhammadiyah, Dinamika Gerakan Pembaharuan dan Pemikiran dalam Islam, serta Perbedaan Identitas Muhammadiyah dengan Gerakan-Gerakan Islam lainnya. Beberapa penanya tidak sekedar mencari pejelasan sikap resmi organisasi terhadap Sufism beserta segala apseknya namun juga menekankan bahwa dimensi esoteris itu diperlukan dalam beragama agar tidak terjebak pada formalisasi ritual. Dalam bahasa studi agama, having religion saja tidak cukup, perlu ditingkatkan menjadi being religious agar tidak terjebak pada dataran simbolik.

Tasawuf, Akhlaq & Ihsan

Terhadap pertanyaan warga Muhammadiyah tentang Tasawwuf, jawaban narasumber ternyata tidak tegas mengatakan bahwa Muhammadiyah itu anti tasawuf atau menyebut Sufisme itu haram. Narasuber Paham Agama dalam Muhammadiyah bahkan mengatakan bahwa Muhammadiyah tidak bisa menyalahkan tasawuf begitu saja. Menurutnya, Muhammadiyah juga mengambil tasawuf dalam bentuknya yang lain. Mengingat inti dan tujuan tasawuf adalah akhlaq al-karimah, maka muhammadiyah lebih mengelaborasinya ke akhlaq karimah tersebut, bukan pada thariqah (tarikat) yang existensinya sendiri sangat variatif. Bukankah sebagian tarikat dinilai muktabarah (valid, authentic, diterima eksistensinya sebab tidak bertentangan dengan syariah) dan sebagian yang lain dikategorikan ghairu muktabar (dinilai menyimbang dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syari’ah)?

Terhadap pertanyaan peserta bahwa Muhammadiyah cenderung anti tasawuf, nara sumber Dinamika Gerakan Pembaharuan dan Pemikiran dalam Islam mengaku bahwa ia bisa memahami bila selama ini Muhammadiyah itu terkesan alergi terhadap tasawuf, sebab ormas yang berdiri sejak 1912 itu selama ini lebih menekankan aspek ritual-ibadah. ”Namun demikian”, lanjut narasumber tersebut, ”kita tidak bisa begitu saja menyalahkan orang yang mengamalkan tasawuf. Bila sebagian besar orang Muhammadiyah merasa cukup dan ’puas’ mendekatkan diri kepada Allah melalui pintu ibadah, para pelaku tasawuf mengangap masih kurang. Karena itu mereka  mengelaborasi ’jalan lain’ yang lebih mengolah aspek rasa melalui tasawuf.” Olah rasa dalam beribadah semacam ini pada dasarnya sejalan dengan konsep ihsan.

Penyebutan tasawuf itu equivalen dengan ihsan juga pernah diungkap oleh Allahu yarham K.H. Ahmad Azhar basyir, M.A (mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah). Ketika pak Haedar masih di Badan Pendidikan Kader (kini Dr. H. Haedar Nashir, M.Si, salah satu Ketua PP Muhammadiyah) pernah menanyakan pada pak Azhar, ”bila Muhammadiyah itu menolak tasawuf, lalu alternatifnya apa?” Pak Azhar menjawab, bila merujuk pada hadits shahih tentang ma huwa al-Islam, maa- huwa al-Iman, wa maa huwa al-Ihsan, maka tasawuf itu adalah ihsan. Dalam hadits terebut disebutkan ihsan adalah ”ka-annaka taraahu fainlam taraahu fainnahu yaraaka” (engkau merasa melihat Tuhan, bila pun tidak melihat-Nya, yakinlah bahwa Allah melihat engkau).

Tajdid yang Terabaikan

Muhammadiyah selama ini telah berhasil melembagakan Islam dalam kontek ibadah mahdhah melalui tuntutan ibadah sesuai Rasulullah dalam Himpunan Putusa Tarjih (HPT) dan tuntunan bermuamalah sesuai dengan Qur’an dan Sunnah dalam Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM) lalu diimplementasikan dalam Amal Usaha bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Muhammadiyah juga berhasil mengelaborasi prinsip-prinsip Iman dalam produk Paham Agama dalam Muhammadiyah, Khittah Perjuangan, Muqaddimah Anggaran Dasar, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup, Kepribadian Muhammadiyah, dll. Pertanyaannya kemudian, mengapa aspek Ihsan cenderung terabaikan proses pelembagaan dan implementasinya? Mana tafsir gerakan Muhammadiyah terhadap prinsip Ihsan ini? Ketimpangan inikah yang menyebabkan Muhammadiyah selalu dinilai ”kering” dan miskin spiritualitas? Inikah yang mendorong warga Muhammadiyah di berbagai lapisan selalu menanyakan pada pimpinan di atasnya tentang tasawuf dalam Muhammadiyah?

Memang secara personal sejumlah tokoh dan anak muda Muhammadiyah telah aktif mengkaji Sufisme dan spiritualitas, seperti HAMKA, Simuh, Abdul Munir Mulkhan, M. Damami, dan Najib Burhani; namun Muhammadiyah secara organisasatoris relatif diam. Diamnya organisasi pembaharu ini dalam mengelaborasi tasawuf bertolak belakang dengan predikat gerakan tajdid yang selama ini disandang. Dalam bidang Muamalah Muhammadiyah telah tampil sebagai teladan gerakan. Kritik pada dikhotomi pendidikan diikuti dengan pendirian sekolah-sekolah yang memberikan pelajaran agama dan pengetahuan umum sekaligus, kritik pada ketidakberdayaan umat dalam bidang kesehetan dan kesejahteraan diikuti dengan pendirian PKO dan panti-panti asuhan. Lalu mengapa kritik terhadap praktik spiritualitas yang berbau TBC (Tachayul-Bid’ah-Churafat) tidak diikuti dengan penyediaan saluran alternatif yang bernuansa olah spiritual namun secara syariah diterima?

Menurut hemat saya, keengganan Muhammadiyah menyediakan guidance dan saluran tasawuf bagi warganya di tengah pasar spiritualitas modern yang terus menguat akhir-akhir ini sama dengan membiarkan warganya untuk ”memulung” praktik olah batin dan rasa dari pasar global spiritualitas yang keontetikannya masih samar-samar. Coba tanya di sekitar anda, berapa banyak warga Muhammadiyah yang gandrung dengan lagu-lagu religius karya Hadad Alwi dan Opick, aktif mengikuti zikir masal, zikir penyembuhan, wisata religius, Yoga, Reiki, ESQ training, Pelatihan Sholat Khusuk, dan kegiatan olah spiritual sejenis baik dengan alasan mencari ketenangan, rezeki lancar, maupun kesehatan?

Ketidakpedualian Muhammadiyah pada isu-isu spiritualitas secara serius ini juga mengokohkan watak puritanismenya. Padahal, sebagaimana sejarah yang tejadi di berbagai gerakan keagamaan, kelompok puritan cenderung gagal menjadi mainstream. Akankah Muhammadiyah terus mengabaikan  hasrat warganya terhadap dimensi spiritual ini? Wallahu a’lam.

The Best Keyword for the article:

Related posts:

1. Komodifikasi Spiritual

“Why does Muhammadiyah enthusiastically release fatwas (religious verdicts) lately?” Ask a friend of mine in a milis responding the new fatwa of the Majelis Tarjih and Tajdid (MTT – Council of Legal Affair and Reform) on bank interest. The fatwa was one of Council National Meeting (Munas Tarjih) outcomes in Malang, East Java, 1-4 April 2010. Like previous Muhammadiyah fatwa on banning cigarette, the latest fatwa also stirred up pros and conts.

This brief posting will not address to the pro and cont issues about the fatwa. It rather would like to see beyond the fatwa from theory of modernity noting the phenomena as both the paradox of Muhammadiyah and, in a broader scope, the paradox of modernity.

It should be said that the fatwa reflects strong evident of the existence of Muhammadiyah’s religious scholars (keulamaan) among its members. As we have known, no fatwa is released from vacuum of locus and tempus. Every fatwa was initiated by a number of questions from Muslims to Islamic clerics about new case or phenomena to be clarified its religious legal status.  The cleric than studied the case from various perspectives in order to have broaden perspective before released the fatwa.

In sociology of religion studies, Muhammadiyah is so far known as modernist Muslims organization. Nevertheless, the fatwa reflects oppositely: Muhammadiyah members are not truly ‘modern’. Religiously, they are neither independent nor progressive.  Instead, they are still rely on cleric’s guidance, the trend that in opposite to modern society. Such strong influences of religious clerics among the member of modernist organization are paradox to Freud’s claim saying the more modern a society the farther it away from religious principals.

In the West, modernism and secularism are sides of a coin, where religions are separated from secular lives. A number of secular theories even blatantly note that modernity is a symptom of the death of religious institutions. In Indonesia, on the contrary, modernity and religions live side-by-side, secular institutions next to the religious ones. Religious teachings are even frequently invited to “judge” profane acts.  This is what I call the paradox of modernity where modernity as well as secularization do not means the demise of religions. Eisenstadt noted such a phenomena as “Multiple Modernity”, (2002, 2003) where modernity manifests in various shapes around the world and religious trajectories are so vivid accompanying modern and secular life.

__________________

Picture credit:

http://bintangkecil.web.id/wp-content/uploads/2010/01/shutterstock_bunga-bank.jpg

The Best Keyword for the article:

Related posts:

1. Muhammadiyah, Fatwa & Paradok Modernitas
2. Modernity, Religious Change and Spiritual Revolution
3. Between Islam, the market and spiritual revolution

“Mengapa Muhammadiyah akhir-akhir ini getol mengeluarkan fatwa?” Tanya seorang kawan dalam sebuah milis saat menanggapi keluarnya fatwa Muhammadiyah tentang haramnya bunga bank pada Munas Tarjih di Malang 1-4 April 2010. Sebagaimana fatwa MTT sebelumnya tentang haramnya rokok, fatwa tentang bunga bank ini juga menuai pro dan kontra.

Hemat saya, produktifnya Muhammadiyah mengeluarkan fatwa akhir-akhir ini menandakan paradox Muhammadiyah sekaligus paradox modernitas pada konteks yang lebih luas.

Satu sisi fatwa-fatwa tersebut menunjukkan eksistensi keulamaan dalam Muhamadiyah masih cukup kuat dan keberadaanya masih dibutuhkan. Keluarnya fatwa-fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) tersebut tentu bukan dari ruang kosong namun melalui sekian banyak proses: mulai dari banyaknya pertanyaan warga tentang kepastian hukum suatu permasalahan hingga kajian interdisipliner terhadap persoalan yang akan diwatwai.

Pertanyaan-pertanyaan warga Muhammadiyah pada MTT yang dijawab dengan fatwa tersebut menunjukkan bahwa warga organisasi Muslim modernis ini masih membutuhkan “petuah”, petunjuk, serta religious guideline dari para ulamanya. Muhammadiyah yang dikenal sebagai ikon organisasi Islam modern, kehidupan warganya ternyata tidak benar-benar modern dalam arti lebih mengedepankan argumen rasio dari pada argumen keagamaan. Inilah yang saya sebut paradox Muhammadiyah.

Masih kuatnya peran ulama di organisasi modern ini tentu juga paradox dengan klaim selama ini bahwa makin modern seseorang makin jauh ia dari prinsip-prinsip keagamaan.

Sebagaimana yang berlaku di dunia Barat, modernisme merupakan buah dari sekularisme yang disitu terjadi pemisahan yang tegas antara urusan dunia dan agama. Beberapa penyokong tesis sekularisasi bahkan dengan pongah menyuarakan bahwa modernisme merupakan “lonceng kematian” agama.  Di Indonesia, modernitas ternyata bisa bersanding dengan agama. Institusi agama tumbuh dan bersanding dengan institusi sekuler. Bahkan, insrumen-instrumen agama selalu dihadirkan untuk menghukumi tindakan-tindakan profan. Ini yang saya sebut paradox modernitas, bahwa modernitas dan sekularisasi, tidak serta merta meniadakan fungsi dan peran agama.

Sumber gambar:

http://nyantri.cybermq.com/post/archieve/6/2009

The Best Keyword for the article:

Related posts:

1. Muhammaddiyah, the Fatwa & Paradox of Modernity
2. Muhammadiyah, Fiqih Tembakau & Kritik Negara

Muhammadiyah baru saja mengeluarkan fatwa rokok haram,  merevisi fatwa sebelumnya (2005) yang menyatakan rokok itu mubah tapi ditinggalkan lebih baik. Fatwa Muhammadiyah kali ini “setingkat lebih tinggi” dari fatwa MUI tentang rokok yang menyatakan rokok pada dasarnya makhrukh, namun haram untuk anak-anak dan wanita hamil.

Berbagai respon, pro dan kontra terhadap fatwa haram rokok Muhammadiyah terus bermunculan. Diantara yang kontra menyatakan keluarnya fatwa  rokok haram itu menunjukkan para ulama Muhammadiyah tidak peka terhadap permasalahan kaum tani, dan hanya bisa memberi stempel halal dan haram. Betulkah demikian?

Anti Petani Tembakau?

Setahu saya fatwa  rokok haram Muhammadiyah itu melalui kajian ineterdispliner, kesehatan, fiqh ushul fiqh, tafsir hadits, dan juga sosial ekonomi. Salah satu rujukan bidang sosial ekonomi adalah hasil riset pusat demografi FEUI terkait perekonomian petani tembakau. Hasilnya, petani tembau selama ini sebenernya rugi secara eknomis dibandingkan bila yang bersangkutan menanam produk lain. Mereka juga sering menjadi korban “kenakalan” tengkulak tembakau dan cukong-cukong benih dan pupuk. Pada tahap ini, fatwa tersebut justru bagian dari sikap pro pada petani untuk mengentaskan mereka dari kubangan kapitalisasi tembakau yang hanya dinikmati oleh segelintir orang.

Bukankah di bagian lain fatwa tersebut juga dinyatakan Muhammadiyah akan membantu petani tembakau dalam proses transfer tanaman? Saya kira “hujatan” ulama kita atau Muhammadiyah tidak peka terhadap petani bukan tindakan yang bijak. Aktivisme MPM periode ini bisa jadi bukti langkah-langkah Muhammadiyah dalam mengadvokasi para petani.

Kebijakan yang Amburadul

Harus diakui, konsumen rokok terbesar di negeri ini adalah masyarakat miskin. Data SUSENAS 2006, yang juga dikutip oleh ketua Majelis Tarjih dalam Halaqoh Fiqih Pengendalian Tembakau di Yogyakarta berapa waktu yang lalu, menunjukkan pengeluaran keluarga miskin untuk rokok mencapai 11.9%, sedangkan keluarga kaya hanya 6,8%. Kelurga miskin inilah sejatinya korban dari kebijakan negara yang tidak tegas mengatur/membatasi peredaran tembakau. BLT yang tahun-tahun kemarin digelontorkan pemerintahan SBY ke masyarakat miskin ujung-ujungnya banyak yang justru dipakai beli rokok.

Salah satu periset ekonomi rokok di keluarga miskin menemukan data sebagai berikut: Rokok telah mengalahkan kebutuhan gizi, biaya kesehatan dan pendidikan keluarga. Uang rokok ternyata  17 kali lebih besar dari pengeluaran untuk daging, 5 kali lebih besar dari pengeluaran untuk telur dan susu, 2 kali lebih besar dari ikan dan sayuran, 9 kali lebih besar dari pengeluaran untuk buah, 15 kali lebih besar dari biaya kesehatan, dan 9 kali lebih besar dari biaya pendidikan.  Artinya harga satu bungkus rokok terkenal setara dengan setengah kilogram telor, 2 kg beras, 1 liter minyak goreng, setengah kotak susu dengan berat 200 gram, 1 porsi makan di warung padang, setengah ekor daging ayam, 1-2 ikan bandeng ukuran sedang  (Abdillah Hasan, 2010). Kurang lebih harga satu bungkus rokok juga setara dengan setengah rim kertas HVS, 2 buku tulis, 5 buah pensil, 4 karet penghapus, dan begitu seterusnya.

Dibandingkan dengan negara-negara lain, harga rokok di Indonesia paling murah. Di Indonesia, dengan satu dolar AS kita sudah bisa mendapatkan satu bungkus rokok, beberapa merek bahkan dijual dengan harga lebih murah. Di negara-negara maju, harga satu bungkus rokok bisa 5 – 10 kali lipat di Indonesia. Dalam rangka mengendalikan peredaran tembakau/rokok ini pemerintah diminta oleh banyak lalangan untuk menaikkan harga cukai rokok, tapi pemerintah tidak mau, takut pendapatan cukai akan menurun. Padahal dari berbagai kajian, justru pendapatan pemerintah meningkat tajam bila cukai itu dinaikkan. Kenapa pemerintah takut menaikkan cukai? Siapa yang menekan? Apakah bob-bos produsen rokok itu? Bukankah yang membayar cukai sejatinya bukan produsen rokok, tapi para konsumen rokok yang sebagian besar miskin itu?

Baru-baru ini MK sedang menangani kasus gugatan iklan rokok. Penggugat meminta negara mengatur kembali iklan rokok yang selalam ini begitu gencar dan mudah ditemui di mana-mana sehingga membahayakan anak-anak. Tergugat dengan menghadirkan berbagai kalangan, diantaranya seniman, berargumen iklan rokok turut membantu proses kreativitas dalam bidang seni. Menurut produsen rokok iklan rokok itu tidak untuk mencari konsumen baru tapi dalam rangka memelihata para perokok lama. Betulkah demikian? Bagi perokok, akibat sifat adiktif dari rokok tersebut, ada atau tidak ada iklan sama saja, mereka akan tetap mencari rokok itu. Iklan tersebut dengan demikian menjadi media yang efektif dan ampuh untuh menggoda para calon perokok.

Fiqih Tembakau

Dalam sebuah ceramah, seorang dokter menjelaskan ayat “Inna shalaata tanha ‘ani al-fakhsa wa al-munkar”: Fakhsa adalah segela perbuatan yang akan mendatangkan kerusakan pada diri sendiri, sedangkan Munkar itu tindakan yang akan mendatangkan kerusakan pada diri sendiri dan orang lain. Bila merekok itu katanya hanya akan membahayakan diri sendiri si perokok, maka ia termasuk perbuatan fakhsa. Bila merokok itu ternyata menyebkan kerusakan diri si perokok dan orang lain (perokok pasif), maka ia termasuk perilaku munkar.

Banyak orang masih berdebat soal kemanfaatan dan kemudzaratan merokok. Ada yang bilang industri rokok telah mengidupi banyak orang, menjadi sumber devisa, dan bla bla bla begitu sterusnya, termasuk di dalamnya menjadi lahan rezeki dokter jantung . Meski rokok telah menghidupi banyak orang, tapi ingat ia juga telah membunuh orang banyak. Apakah kemashlahatan rokok itu sepadan dengan kemudzatannya? Ada baiknya kita ingat kembali salah satu kaidah ushul yang fiqh yang menyatakan Dar’u al-Mafaasidu muqaddamun ‘ala jalbi al-mashaalih”. Jadi, kalau ada kemanfaatan dan kemudzaratan, maka membentengai kemungkinan kemudratan itu lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatannya.

Secara umum merokok itu aktivitas profan sebagaimana makan dan minum yang tidak terkait dengan ritual khusus keagamaan. Lalu mengapa Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan harus turun tangan mengeluarkan fatwa? Saya kira fatwa haram rokok Muhammadiyah itu bagian dari kritik komponen masyarakat madani yang gemas melihat negara tidak tegas dan ambigu dalam mengatur peredaran tembakau. Ketidakjelasan kebijakan yang selama ini turut melanggengkan keterpurukan keluarga miskin.  Pada kontesks ini, fatwa rokok haram tersebut bagian dari ijtihad Fiqih Pengendalian Tembakau yang dilakukan Muhammadiyah dalam rangka melindungi warganya. Bila negara masih saja gagal melindungi dan mensejahterakan warganya, bisa dimengerti bila instrumen-instrumen agama selalu dihadirkan di tengah kehidupan profan.

Wallahu a’lam.

NB. Info lebih lanjut tentang Ekonomi tembakau bisa diakses di disini.

http://docs.google.com/viewer?a=vq=cache:2s3Ax8sfgU4J:www.worldlungfoundation.org/ht/a/GetDocumentAction/i/6568+riset+lembaga+demografi+feui+tentang+tembakau&hl=id&gl=id&pid=bl&srcid=ADGEEShIk49gxGB556x693w3aYFIjtd5tgHHAIV9PQuGJcgBBlHQe3I2Jj0pPKGlQJf1OZJRgy-CkOwMmt-eOA8GKk3LsGf6oIAPLroqZZX355OFYf3UmUNKgJmhVBlXrxv7EOvZr21B&sig=AHIEtbSpBt6zZYJ6u_BG0leY1p4pDjqdAA

Sumber gambar: http://petrukmoroto.wordpress.com/2009/04/08/perokok-pemabok-rokok/

The Best Keyword for the article:

Related posts:

1. Muhammadiyah, Fatwa & Paradok Modernitas

Dia terpilih dengan suara 100 persen. Meskipun ketika itu ada juga propaganda supaya dia jangan terpilih, rupanya ia berhasil.

Sehari sehabis konggres, yaitu tanggal 13 Januari 1941 kelihatan dia mengepit tasnya dari kantor H.B. menuju kampung Kauman. Kemana dia pergi? Mengapa seorang saja? Dia pergi menemui….. Nyai Dahlan, istri almarhum K.H.A. Dahlan!

Ditemuinya satrya putri itu, teman hidup dan kawan berjuang dari seorang yang mendirikan Muhammadiyah mula-mula. Lalu dia berkata: “Ibu, ….sekarang saya terpilih kembali buat memikul beban yang berat ini, buat menjalankan bahtera peninggalan almarhum.”

“Saya ucapkan selamat,” ujar perempuan tua yang teguh hati itu.

“Catatlah itu, empat perkara yang saya harap supaya ibu doakan kepada Tuhan, moga-moga dilimpahkan pada diriku didalam memimpin persyarikatan ini.”

Nyai Dahlan mengambil potlood dan notesnya serta mendengarkan dengan hati-hati.

“Doakan saya dianugerahi Tuhan empat perkara: yaitu kesabaran, kemajuan, taqwa dan tawakkal.”

Setalah itu dia [KH. Mas Mansur] minta diri….

(Dikutip dari Pedoman Masyarakat, Medan via Adil, Solo, no. 34, 24 Mei 1941, dalam Soebagijo I.N., K.H. Mas Mansur Pembaharu Islam di Indonesia. Jakarta: PT Gunung Agung, 1982, hlm. 131).

Sumber gambar: http://wiwapia.com/id/KH_Mas_Mansur

The Best Keyword for the article:

No related posts.

Di beberapa kesempatan, professor saya selalu bilang Sufisme tidak bakal mati. Meski puritanisme yang berkongsi dengan modernisme selalu berusaha memarginalkannya, ia selalu bisa hadir menerobos celah-celah kepenatan duniawi maupun ritual keagamaan yang terlalu formal dan “kering”. Kelenturannya beradaptasi dengan berbagai kondisi dan daya tahannya melintasi sekat-sekat aliran, kelompok, kelas sosial bahkan juga zaman merupakan nilai lebih mystical experience dalam Islam itu.

Muhammadiyah yang selama ini identik dengan organisasi Muslim kaum modernis berulang kali dinilai sebagai salah satu yang anti, atau setidaknya kurang ramah dan tidak apresiatif terhadap Sufisme (Howell 2001, 2004, 2007, 2008). Tampaknya, penilain ini berdasar pada: (1) Citra Modern Muhammadiyah, sementara kaum modern itu sendiri selalu melihat mystical experience bagian dari barrier yang menghambat kemajuan. Lebih kejam lagi, modernisme melekatkan mistisisme dengan keterbelakangan [backwards]. Penilaian Muhammadiyah sebagai gerakan yang mempelopori rasionalisasi pragmatik dalam Islam serta mengedepankan akal dan intelek sebagaimana diungkap Geerzt (1960) dan Peacok (1978) telah menempatkan Muhammadiyah itu by definition anti tasawuf yang dianggap expresi tradisionalisme; (2) karakter puritan Muhammadiyah yang anti TBC (Takhayul, Bid’ah dan Churafat) serta pendapat sebagian ulama yang memandang tasawuf adalah expresi keberagaam yang kurang autentik dalam Islam sebab rujukannya sulit ditemukan dalam al-Qur’an dan as-Sunnah secara langsung; dan (3) tidak satupun “organisasi” kaum Sufi atau Tarikat yang bernaung di bawah Muhammadiyah. Hal ini berbeda dengan, misalnya, Nahdhatul Ulama yang secara organisatoris “memayungi” kelompok-kelompok tarikat yang dinilai muktabar (diakui keabsahannya).

Selain tiga alasan tersebut, para peneliti gerakan modern dalam Islam juga mengalami kesulitan menemukan istilah tasawuf maupun tarikat dalam berbagai dokumen resmi Muhammadiyah. Pertanyaannya kemudian, mengapa Muhammadiyah menghindari kata-kata tasawuf atau tarikat? Dugaan saya, karena Muhammadiyah itu terlanjur mendapat cap modernis, pembaharu, juga pemurni, maka ia atau para pimpinanannya merasa canggung untuk mengakomodasi tasawuf, bahkan sebagai istilah sekalipun, yang autentitas-nya masih dipertanyakan. Tengok misalnya tokoh kharismatik Muhammadiyah, Buya Hamka, yang menulis buku Tasawuf Modern. Kata “modern” perlu ditambahkan di belakang tasawuf agar nilai-nilai bathini dan ‘irfani penyeimbang logika itu bisa diterima oleh masyarakat yang “modern”. Selain itu, sebagaimana ditegaskan dalam pengantar buku tersebut, Hamka berusaha mengembalikan tasawuf pada makna-nya yang asli: “membersihkan jiwa, mendidik, dan mempertinggi derajat budi; menekankan [menyingkirkan] segala kelobaan dan kerakusan memerangi syahwat yang berlibih dari keperluan untuk kesentosaan diri” (1988: 5).

Bila tasawuf itu dimaknai dimensi batin expresi keberagaaman seorang Muslim, maka kata atau ungkapan yang equivalen dengan tasawuf yang sering muncul dalam dokumenn dan forum-forum Muhammadiyah adalah “ihsan” (dalam Kepribadian Muhammadiyah),  “spiritual” (dalam Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah butir 2), serta “spiritualitas” (dalam Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam).

Muhammadiyah lebih memilih kata ihsan, sebab kata itulah yang secara explisit bisa dijumpai di salah satu hadits Nabi SAW yang mengupas Iman, Islam, dan Ihsan. Ihsan dalam hadist tersebut berarti An-ta’budullaaha kaannaka taraahu, fain-lam taraahu fa-innahu Yaraaka [engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat-Nya, jikapun engkau tidak melihatnya maka sesungguhnya Dia melihatmu]. Konsep ihsan inilah yang lebih banyak dielaborasi oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah. Ungkapan Ihsan kepada kemanusian dalam Kepribadian Muhammadiyah yang dipararelkan dengan ibdah kepada Allah menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan hablu minallah dengan hablu minannaas. Dalam konteks “bertasawuf” ajaran zuhud, qonaah, sabar, tawakal dalam Muhammadiyah tidak bersifat pasif dan asketis yang hanya memuaskan dahaga spiritual individual namun harus juga berdimensi sosial. Sedangkan istilah spiritual digunakan dalam MKCH menegaskan bahwa Islam itu “menjamin kesejahteraan hidup materiil dan spiritual, duniawi dan ukhrawi”.

Pasca Muktamar Muhammadiyah ke-43 di Aceh tahun 1995, Muhammadiyah mulai mengintrodusir program “spiritualisasi syariah” (Mulkhan 2003). Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam juga mengenalkan pendekatan ‘irfani sebagai salah satu metodologi pengembangan pemikiran,  melengkapi 2 pendekatan yang sudah lazim: Bayani (deductive, berdasar explanasi text wahyu) dan Burhani (induktif, berdasar bukti-bukti empiris dan rasio). Pendekatan ‘irfani adalah “pemahaman yang bertumpu pada instrumen pengalaman batin, dzawq, qalb, wijdan, bashrah dan intuisi”. Dalam tradisi Syiah, ‘rfani itu ‘jalan’ Sufi.

Jauh sebelum rumusan-rumusan organisasi di atas disusun, Kyai Dahlan telah menggunakan istilah-istilah berkonotasi sufistik seperti “hati suci”, “Islam Sejati”, “akal suci” dan “Qur’an Suci” dalam pidatonya pada konggres Islam tahun 1921 di Cirebon dan Konggres Muhammadiyah bulan Februari 1922. Ungkapan-ungkapan yang “bernuansa bathinaih” di atas dalam penilain Munir Mulkhan (2003) merupakan “gagasan sufistik” pendiri Muhammadiyah itu.  

Dalam keseharian, warga Muhammadiyah ternyata tidak alergi terhadap dimensi experiental dalam Islam ini. Riset lapangan Nakamura di Kota Gede awal tahun 1970an menemukan unsur-unsur Sufi di kalangan aktivis dan pimpinan Muhammadiyah setempat seperti praktik dzikir dan wirid, tuntunan pentingnya mengendalikan hawa nafsu dan mengedepankan nafsu muthmainah, serta usaha membentuk pribadi yang ikhlash dan ber-akhlak terpuji (Nakamura, 1980). Saat ini pun banyak warga Muhammadiyah yang merindukan hal-hal yang bernuansa inner experience. Hal ini bisa dibaca dari tingginya permintaan baik secara personal maupun atas nama Amal Usaha Muhammadiyah terhadap training-training yang mengesplorasi pengalaman spiritual (ESQ, HI, Pelatihan Sholat Khusuk, dll). 

Ketika pasar spiritualitas Indonesia baru naik daun dan muncul dalam berbagai penerbitan, musik, forum-forum neo-Sufisme dan majelis-majleis zikir, Muhammadiyah juga tidak sepenuhnya absent. Salah satu tokoh zikir akbar yang sering tampil di TV bahkan secara ‘geneologis’ berasal dari keluarga dan pernah sekolah di sekolah Muhammadiyah. Ketua umum PP Muhammadiyah sempat beberapa kali mengikuti zikir akbar, meski belakangan muncul ‘protes’ dari pihak-pihak yang sangat puritan. Namun perlu dicatat, generasi-generasi post-puritan yang tidak kaku dan akrab dengan wacana-wacana post modernisme dan post-tradisionalisme mulai bemunculan dalam Muhammadiyah. Generasi post-puritanisme ini cenderung tidak canggung bergumul dengan dimensi esoteris dalam Islam.  

Lantas, benarkah Muhammadiyah anti Sufisme? Bisa ya bisa tidak. Saya cenderung mengatakan Muhammadiyan tidak anti Tasawuf/Sufisme tapi menolak tarikat. Tasawuf tidak sama dengan tarikat. Tasawuf adalah “isi-nya” sedangkan tarikat itu “wadahnya”; tasawuf itu  kualitas yang ingin dicapai sementara tarikat (thariqah) itu jalan untuk mencapai-nya. Lalu, apa hubungannya antara wadah dengan isi, atau kualitas dengan jalan? Sebagian kalangan berpendapat keduanya menyatu dan tidak bisa dipisahkan, karena itu untuk menjadi sufi harus melalui tarekat.  Yang lain berargumen tarikat bukan satu-satunya jalan meraih kualitas sufistik. Lagi pula organisasi tarikat itu sendiri muncul jauh setelah Rasulullah wafat.

Sampai sini, klaim yang menyebut Muhammadiyah itu “kering” dan anti atau bahkan memusuhi Sufisme perlu ditinjau ulang. Hanya karena tidak aktif mempopulerkan istilah tasawuf dan tidak memberi ruang tarikat bukan berarti organisasi yang hampir satu abad usianya itu menolak dimensi esoteris dalam Islam itu. Muhammadiyah, saya kira, hanya ingin ke-ber-Islaman warganya berlangsung secara imbang.

The Best Keyword for the article:

Related posts:

1. Menanti Tajdid Spiritual

…it would be a problematic to generalize the norm of Islamic Clerics among Indonesian Modernist Muslims. The ‘faces’ of modernist Muslims are changing just as other institutions where polarization is one of the characteristics. The clerical authority among reformist Muslim in Indonesia is now, especially after reformation era, more multi-polar and more plural than ever before.

_______________________________

Muhammadiyah did played important and significant role in establishing and maintaining clerical authorities among the modernist in the Old Order and the New Order, especially in the urban area as well as national political landscape. Muhammadiyah had special “relationship” with the two Presidents of Indonesia, Soekarno and Soeharto. Both of them openly declared that they were Muhammadiyah cadres.

In the New Order era almost all the minister of religious affairs are from the modernist Muslims wing, such as Mukti Ali, Munawarir Sadzali, Tarmidzi Tahir, and Malik Fadjar. The leader of MUI at the New Order era were also mostly from Muhammadiyah background, such as Hamka, E.Z. Muttaqin and Hasan Basri. Muhammadiyah Bureucrat also dominated in the Department of Religious Affairs (DEPAG).

How did Muhammadiyah breed their religious cleric at that time? In my humble opinions, two institutions of religious education in Yogyakarta played important roles. The first is Madrasah Mualimim Muhamadiyah in jl. Patangpuluhan Yogyakarta. This is the first boarding school initiated by the founder of Muhammadiyah, K.H. Ahmad Dahlan. The students in the school represented nationally, coming from various region of the archipelago. After finishing six-years study, they were sent to various areas to do dakwah, spreading Muhammadiyah’s mission.

The second is PHIN (Pendidikan Hakim Islam Negeri – State Education for Islamic Judge) in Jl. C. Simanjutak Yogyakarta, near by Gadjah Mada University. Unlike Muallimin, PHIN is a public school, dedicated specifically to educate candidates of Islamic judges. Its students also came from various regions in Indonesia. In the middle and the end of New Order era, the alumni of the school dominated officers of Kantor Wilayah Departemen Agama and Pengadilan Agama. Although the PHIN is a public school, almost its teachers are Muhammadiyah activies. The way the teachers teach attract students to be like what the teachers said and did. The alumni of the school then are Muhammadiyah activists or if they are not, at least open-minded religious cleric that accept and support modernity.

In the early 1980s the role of Muallimin and PHIN as breeding arenas for modernist Muslims cleric reduces significantly. Mualimin changed their curricula just to follow the curricula of Madrasah Tsanawiyah and Madrasah Aliyah Negeri (Islamic Lower and Upper Secondary School administrated by the Department of Religious Affairs), and the duties of student to do one-year pengabdian (community development) were erased. The PHIN was then closed and replaced by Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Yogyakarta I.

Following the success of Muallimin cadres prior 1980s, a number of regional Muhmmadiyah activists created Sekolah Kader (Cadre School) that mostly run in pesantren styles. The schools are called also as Pesantren Muhammadiyah, stressing on Quranic studies, Hadits, Arabic, Fiqh, plus the curricula of Madrasah Tsanawiyah and Madrasah Aliyah. Among the prominent and well know are Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah in Garut, West Jawa; Pesantren Darul Arqam Muhamadiyah in Gombara, South Sulawesi; Pesantren Muhammadiyah in Paciran, Lamongan East Java; and many others.

In addition to Muhamadiyah pesantren for secondary students there are also higher degree pesantrens. These include Pondok Pesantren Hajjah Nurriyah Sabron in Solo that is under the auspice of Muhamadiyah  University of Surakarta and Pesantren Ulama Tarjih Muhammadiyah, a higher degree Muhammadiyah pesantren dedicated to train students in Islamic Legal Law, in Yogyakarta.

Organizationally, the breeding, maintaining, and disseminating of Muhamadiyah clerics are under the duties of Majelis Tarjih dan Tajdid (Department of Tarjih and Reform) and Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus (Department of Propagation and Special Mission). The Majelis Tarjih dan Tajdid focuses on Islamic law, fatwas, rituals, and developing Islamic thought, whereas Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus focuses on Islamic Missionary including training, administrating and supporting Muhammadiyah preachers who live in remote and hinterland areas.

It is worth to note here that most of the Majelis Tarjih dan Tajdid members at the Central Board Muhammadiyah (Pimpinan Pusat Muhammadiyah) are from the IAIN, Institute Agama Islam Negeri (now is UIN, Universitas Islam Negeri, State Islamic University) Sunan Kalijaga, Yogyakarta. They are either university professors or lecturers in Tafsir (Quranic exegesis), Hadits (Prophert Tradition), Fiqh & Ushul Fiqh (Islamic Jurisprudence), Falaq (Islamic Astronomy), Kalam (Islamic Theology) and Islamic Philosophy. Only few of them were graduated from Middle Eastern Universities, and the majorities are graduated from the IAIN Sunan Kalijaga.

After the reformation era, where state control on religious life is lessening, new urban Muslim groups appear. The groups that were previously associated to the Muhammadiyah in term of ritual and cultural dimension are vividly come into different sight. They created new institutions and identities, as well as point out their own cleric as an authoritative one to deliver Islamic point of view. The Tarbiyyah movement previously spread in University campuses and now manifested in Partai Keadilan Sejahtera (PKS), and Hizbut Tahrier Indonesia are example of such group. Each of the group is now has its own person or institution considered as their authoritative Islamic clerics. Some of them note as Majelis Syura, and some of them just call ustadz. Using multilevel structure, the Tarbiyyah activists also routinely have weekly meting (liqa) lead by a Murabbi (literarily means educator). In fact, the murabbi is the front line of Islamic cleric in the lowest level, whereas in the highest one is Majelis Syura.

Meanwhile, other Muslim organizations that are also associated to modernist groups such as Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Persatuan Islam (Persis), and Al Irsyad, are seemed to be more confident to appear in their own. In the New Order Era, these organizations, as long as I concerned, tend to stand behind the Muhammadiyah in term of religious opinion. Some of DDII activist are also Muhammadiyah activist. 

For most Indonesians Muslims, alumni of Middle Eastern Universities have special place in term of religious knowledge but not in religious privileged and authorities. In Nahdhatul Ulama religious authorities are the privileges of kyais and in Muhammadiyah religious authorities is hold institutionally by the Majelis Tarjih dan Tajdid and Muhammadiyah figures known as Muslims inteccetuals. Interstingly enough, most of Muslim intellectuals in Muhammadiyah are graduated from Western Universities, such as Din Syamsuddin (UCLA), M. Amien Rais (Chicago), Syafi’i Maarif (Chicago). Out 13 figures of Central Board Muhammadiyah members, only 2 were graduated from Middle East Univerities.

Not all kyais in NU are the alumni of the Middle East Universities as well as only few members of Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah are alumni of Middle East Universities. It seems to me that the alumni of Middle East Universities have special place and more religious authorities among the Tarbiyyah movements. The figures appear in various institutions such as schools, social foundations and magazine as dewan syariah (syariah council).

In urban area and university campuses, the “magnet” of Muhammadiyah preachers tends to decrease. Pengajian or Qur’anic studies forum in mosques and voluntarily houses used to be led by Muhammadiyah preachers are now “replaced” by those who are unified in IKADI (Ikatan Dai Indonesia – Indonesian Islamic Preachers Union), which is known for having alliance with PKS or at least the Tarbiyah connections. The competition of the two for gaining and maintaining jamaah some times lead to a tension and even psychological conflict.   

The decrease of Muhammadiyah magnets in urban area is in parallel with some critics noting Muhammadiyah are facing serious problem in breeding Ulama cadres. The notion of ”kelangkaan ulama’ in Muhammadiyah is one of alerts frequently sounded by the Muhammadiyah activists. My experience as a Muhammadiyah activist would say that even Muhammadiyah is now exhausted in fulfilling its internal ‘ulama’. Answering to such a bemoan and critics, the Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus released new program on Higher Education for Muhammadiyah Preachers (Program Pendidikan Tinggi Mubaligh Muhammadiyah) last June 2008, in Yogyakarta.

In sum, I would like to say that it would be a problematic to generalize the norm of Islamic Clerics among Indonesian Modernist Muslims. The ‘faces’ of modernist Muslims are changing just as other institutions where polarization is one of the characteristics.

Sumber gambar: http://metaexistence.org/timeline1.htm

The Best Keyword for the article:

Related posts:

1. Muhammaddiyah, the Fatwa & Paradox of Modernity
2. Between Islam, the market and spiritual revolution
3. Viva Religious Studies