Istilah “hedonis” kembali populer di masyarakat. Awalnya adalah “sentilan” ketua KPK, Busyro Muqaddas, pertengahan Nopember yang lalu, tentang kebiasaan hidup mewah para anggota DPR dan pejabat tinggi RI. Kolom surat kabar, acara talk show TV, mailing list, wall facebook, kicauan di tweeter, bahkan gardu ronda menjadi ajang memperbincangkan perilaku hedonis para pejabat. Semuanya pada ‘koor’ mengkritisi, atau setidaknya menyayangkan, perilaku bermewah-mewah pejabat negara yang seolah tidak peka dengan problem ekonomi masyarakat.
Wajar bila sebagian masyarakat mempertanyakan dari mana para pejabat tersebut dapat uang untuk memperoleh mobil dan rumah mewah bernilai milyaran rupiah. Dihubungkan dengan masih tingginya indek korupsi di negeri ini, serta banyaknya aparatur negara –angota DPR, pejaba tinggi, ‘raja-raja” kecil di propinsi, kota dan kabupaten– yang menjadi OKB (orang kaya baru), kecurigaan masyarakat “jangan-jangan harta yg dipakai bermewah-mewah tersebut dari hasil korupsi” seolah memperoleh pembenaran.
Merasa disudutkan dengan pemberitaan yang menggenaralisir bahwa pejabat kaya lekat dengan korupsi, sebagian yang merasa sudah kaya sejak sebelum menjadi anggota DPR angkat bicara. Ada yang mengakui bahwa kadang-kadang ia mengendarai mobil seharga 7 miliar saat ke kantor, namun harta tersebut sudah dipunyai sejak sebelum ia jadi anggota DPR. “Saya sejak lahir sudah kaya, mau gemana lagi” kilah salah seorang anggota DPR dari salah satu partai besar.
Tentu, boleh boleh saja orang kaya membelanjakan harta semaunya. Namun, hidup itu kan tidak semata persoalan legal formal. Selain argumen halal haram, ada pertimbangan etika, akhlaq, dan moral yang mesti dijadikan acuan. Secara hukum tidak dilarang dan sah aparat negara yang sudah terlanjur kaya tersebut untuk hidup mewah. Namun, apakah etis mereka memamerkan kekayaanya di tengah rakyat yang 40%-nya berpendapatan kurang dari 2 dollar perhari alias hidup dibawah garis kemiskinan? Terlepas bahwa harta yang dipakai untuk hidup mewah tersebut adalah halal, murni dari hasil bisnis atau warisan lelulurnya, perilaku hedonis para pejabat di tengah negara yg masih tertatih memerangi kemiskianan ini menunjukkan rendahnya kepekaan meraka pada kaum tak punya. Karena itu, jangan heran bila program pengentasan kemiskinan hanya manjadi slogan, sebab ditelorkan dan dijalankan oleh mereka yang sebagian sedang mengalami “devisit moral” dan “minus etika”.
na’udzubillaahi min dzaalik.
The Best Keyword for the article:
No related posts.
sepakat